Jakarta – Jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus mempersiapkan diri untuk menyambut perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan optimalisasi standar kesehatan personel pengamanan. Menyusul sejumlah insiden yang terjadi pada pemilihan umum sebelumnya, Polri kini mewajibkan para personelnya yang bertugas dalam pengamanan Pilkada untuk mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan mendetail, meliputi tes kesamaptaan dan evaluasi psikologi.
“Saya wajibkan Karo SDM (Kepala Biro Sumber Daya Manusia) bekerja sama dengan Kabiddokkes (Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang lolos pemeriksaan kesehatan baru diberikan rekomendasi boleh terlibat langsung di dalam seluruh rangkaian pengamanan Pilkada, khususnya pada saat pendistribusian logistik pemilu ke TPS-TPS termasuk juga pada saat pencoblosan sampai dengan penghitungan dan penggeseran hasil penghitungan,” papar Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo.
Inisiatif ini adalah respons dari Polri terhadap pentingnya menjaga kondisi prima personel di lapangan agar dapat menekan potensi kejadian fatal, seperti sakit atau meninggal dunia, yang mungkin dialami personel selama menjalankan tugas. “Jadi kondisi (personel yang ditugaskan) harus betul-betul sehat. Kita memitigasi jangan sampai terjadi fatalitas seperti tahun-tahun atau pemilu sebelumnya. Kami harus yakinkan bahwa kondisi seluruh anggota yang terlibat langsung (pengamanan) ini kesehatannya, kesamaptaannya dan psikologinya dalam kondisi baik,” lanjut Irjen Dedi.
Etimologi terhadap kesiapan fisik dan mental polisi menjadi prioritas, mengingat beban tugas yang akan dihadapi dalam mengamankan proses demokrasi ini cukup berat. Polri telah berpengalaman atas semangat luar biasa personelnya dalam pengamanan Pilpres dan Pileg sebelumnya, dimana tantangan medan menjadi salah satu faktor yang mendukung kebutuhan kesiapan tersebut.
Selain itu, Irjen Dedi Prasetyo membeberkan tentang keterlibatan siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) dalam pengamanan Pilkada jika dibutuhkan. “Saya sudah perintahkan juga seluruh siswa yang ada di SPN, nanti apabila situasi dibutuhkan perkuatan untuk menjaga kesatuan baik tingkat polres, tingkat polda, itu bisa dilibatkan. Ibaratnya ini latihan kerjanya, jadi khusus fokus pada pengamanan di mako (markas komando) tingkat polres dan polda,” terangnya.
Strategi pengamanan Pilkada tidak hanya bergantung pada personel kepolisian di lapangan tapi juga penjagaan keamanan di setiap jenjang, dari tingkat polsek hingga polda. Rencana kontingensi telah disusun, dan kekuatan personel telah dihitung secara cermat oleh Sopstama Polri. “Personel Polda bisa back-up personel Polres yang memang butuh. Demikian juga Polres harus mem-back-up kalau ada polsek yang membutuhkan. Dan itu semua sudah dihitung oleh Sops, dan kebutuhan seluruh anggota Polri yang terlibat dalam pengamanan mulai dari TPS hingga rangkaian seluruh kegiatan Pilkada ini sudah dihitung semua. Termasuk rencana kontingensi juga sudah disiapkan,” pungkas Irjen Dedi, mantan Kapolda Kalimantan Tengah.
Upaya yang dilakukan Polri ini memberikan isyarat jelas bahwa keamanan Pilkada 2024 tidak hanya terfokus pada ketertiban dan kelancaran jalannya proses pemilu, tetapi juga kesejahteraan serta kondisi kesehatan dari personel yang bertugas. Hal tersebut mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pengamanan yang tidak hanya efektif tapi juga bertanggung jawab terhadap sumber daya manusianya.
